MALILI, potretlutim.com — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Kepatuhan Pajak Daerah oleh vendor PT Vale Indonesia Tbk dan perusahaan lainnya, di Malili, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan yang diinisiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur ini dihadiri langsung Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, jajaran pimpinan OPD, pimpinan PT Vale Indonesia, serta perwakilan perusahaan dari berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menegaskan pentingnya kepatuhan pajak daerah sebagai sumber utama pendanaan pembangunan di Luwu Timur.
Dia mengajak seluruh perusahaan, terutama vendor PT Vale dan mitra usaha lainnya, untuk mendaftarkan dan memutakhirkan data kendaraan operasional agar terdaftar di wilayah Luwu Timur.
“Kendaraan yang digunakan di Luwu Timur sepatutnya memiliki registrasi dan pelaporan pajak di sini. Mutasi dan balik nama kendaraan ke Kabupaten Luwu Timur akan memberikan kontribusi besar pada PAD kita,” tegas Irwan.
Ia juga menyoroti masih adanya kendaraan operasional perusahaan yang belum terdaftar di wilayah setempat, sehingga potensi pajak daerah belum tergarap maksimal.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Sulsel dan kepolisian untuk mempermudah proses administrasi balik nama kendaraan.
Bupati menegaskan bahwa penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 merupakan peluang besar memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kepatuhan pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk nyata partisipasi dalam membangun daerah yang kita cintai,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur External Relation PT Vale Indonesia Tbk, Endra Kusuma, menyampaikan komitmen perusahaannya untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah terkait optimalisasi pajak daerah.
“Selama ini PT Vale selalu berusaha mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk perpajakan. Kami siap berdiskusi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan pajak, baik bagi perusahaan maupun vendor,” ujar Endra.
Endra juga mengajak seluruh perusahaan di Luwu Timur untuk bersikap “bijak” dengan taat pajak.
Ia menyebut pajak daerah, termasuk pajak kendaraan dan mineral bukan logam, sebagai sumber penting bagi pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan HLM ini diharapkan menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung optimalisasi pajak daerah secara berkelanjutan, demi terwujudnya Luwu Timur yang maju dan sejahtera. (Cl/Red)
