Sorowako, potretlutim.com – Anggota DPRD Luwu Timur, Yusuf Pombatu, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal dan memastikan kompensasi bagi masyarakat terdampak kebocoran pipa PT Vale Indonesia benar-benar terealisasi dengan adil dan transparan.

Hal itu disampaikan Yusuf usai menghadiri rapat pembahasan kompensasi yang digelar di TAB Sorowako, Kecamatan Nuha, Senin (27/10/2025).

Rapat tersebut difasilitasi oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi warga dari tiga wilayah terdampak — Timampu, Matompi, dan Pekaloa.

“Kami dari DPRD hadir untuk memastikan suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti. Kompensasi harus diberikan secara proporsional sesuai dengan dampak yang dialami warga,” tegas Yusuf.

Politisi asal Dapil Nuha–Towuti–Wasuponda itu juga mengingatkan agar PT Vale segera menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah konkret di lapangan.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran kompensasi, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

“Jangan sampai ada warga yang merasa terabaikan. Kami minta perusahaan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam setiap tahapan pendataan dan penyaluran bantuan,” lanjutnya.

Rapat yang dipimpin langsung Bupati Irwan turut dihadiri Kapolres Luwu Timur AKBP Ario Putranto TM, Pabung Mayor Arm Syafaruddin, Ketua DPRD Lutim Ober Datte, serta anggota dewan lainnya seperti Erick Estrada dan Rivaldi.

Dari pihak perusahaan, Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah, memastikan bahwa PT Vale akan bertanggung jawab penuh terhadap kerugian masyarakat, termasuk di sektor pertanian, perikanan, dan budidaya ikan.

Selain akan memberi kompensasi bagi sawah terdampak dengan garansi dua musim tanam, PT Vale juga bekerja sama dengan Dinas Perikanan untuk menilai dampak terhadap hasil tangkapan nelayan serta melakukan verifikasi untuk tambak dan empang warga.

Yusuf berharap, hasil kesepakatan dalam rapat ini tidak berhenti di meja diskusi, tetapi segera diwujudkan di lapangan.

“Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dan DPRD di tengah persoalan ini. Kami akan terus memantau sampai hak masyarakat terpenuhi,” pungkasnya. (Cl/Red)