potretlutim.com – Masalah banjir yang terus berulang di Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Rabu (16/7/2025).
Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) dan Fraksi PDI Perjuangan kompak mendesak pemerintah daerah serta pihak PTPN agar segera turun tangan menangani persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun dan meresahkan masyarakat di tiga desa: Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai.
Juru Bicara Fraksi GPR, Rusdi Layong, dalam pandangan umumnya menegaskan bahwa banjir di wilayah Burau sudah sangat memperihatinkan dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa.
“Banjir yang terus terjadi di Burau sudah sangat meresahkan warga. Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan pihak PTPN PKS Luwu yang kami nilai sebagai penyebab utama terjadinya banjir di wilayah ini,” tegas Rusdi.
Dia juga mendorong agar Pemda melalui dinas terkait segera melakukan normalisasi terhadap sungai-sungai dan saluran pembuang, terutama di wilayah Angkona dan Manakae, Kecamatan Kalaena.
Sementara itu, anggota Fraksi GPR lainnya, Zarkawi Hamid, menegaskan bahwa bencana banjir di Burau telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.
Ia meminta agar penanganan dilakukan secara serius dan jangka panjang.
“Jangan biarkan warga jadi korban terus-menerus. Debit air semakin tinggi, dan banjir sudah jadi langganan. Pemerintah harus hadir dengan solusi menyeluruh, bukan setengah-setengah,” kata Zarkawi.
Hal senada juga disampaikan oleh politisi Fraksi PDI Perjuangan, Harisal, S.Si, usai rapat paripurna. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir Burau membutuhkan peran aktif dari dua pihak: pemerintah daerah dan PTPN.
“PTPN harus mengambil porsi tanggung jawabnya, mulai dari penyemprotan hingga pembangunan infrastruktur yang mengatasi sedimentasi tanah. Di sisi lain, Pemda perlu memperhatikan pelebaran aliran sungai, khususnya di Desa Lagego,” ujar Harisal.
Ia optimis, jika kedua pihak ini menjalankan perannya secara maksimal, maka banjir di wilayah Burau akan dapat diatasi secara permanen.
Masalah banjir Burau menjadi salah satu poin krusial dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Selain banjir, fraksi-fraksi juga menyoroti efisiensi anggaran, perencanaan kegiatan OPD, dan pentingnya pengawasan pembangunan agar berdampak langsung bagi masyarakat. (Cl/Red)
