potretlutim.com  — Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp2 miliar per desa yang menjadi salah satu program unggulan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Hj Puspawati Husler, mulai diluncurkan secara bertahap pada 2025 ini.

Namun, tak semua desa langsung kebagian. Baru 33 desa yang ditetapkan sebagai percontohan.

Hal itu diungkapkan Bupati Irwan saat menghadiri panen perdana padi organik di Desa Karambua, Kecamatan Wotu, Selasa (10/6). Panen ini merupakan hasil kerja sama antara PT Dinasti Nusantara Grup (DNG) dan Lutim Tani Nusantara (LTN).

“Program Rp2 miliar per desa ini memang akan kami realisasikan penuh mulai 2026. Tapi untuk tahun ini, kami mulai uji coba di 33 desa. Ini penting untuk memastikan skema program berjalan efektif,” jelas Bupati Irwan.

Ia meminta agar tidak ada anggapan pilih kasih dalam penentuan desa penerima awal.

Menurutnya, ini murni soal kesiapan dan sebagai bagian dari tahapan menuju pelaksanaan penuh tahun depan.

Bukan Sekadar Dana, Tapi Soal Potensi

Dalam pelaksanaannya nanti, setiap desa diminta mendeklarasikan potensi utama yang akan dikembangkan. Mulai dari pertanian, peternakan, hingga sektor lain yang sesuai dengan karakter wilayah masing-masing.

“Nanti kita tandatangani pakta integritas bersama kepala desa. Jadi jelas, dana itu akan dipakai untuk menggali dan mengembangkan potensi utama desa,” ungkap Irwan.

Dana Rp2 miliar itu pun dibagi dengan skema 80 persen untuk pembangunan berbasis potensi desa, dan 20 persen untuk operasional. Bahkan, biaya operasional kepala desa dinaikkan dua kali lipat, dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta.

Bangun Desa Mandiri, Kurangi Ketergantungan

Bupati Irwan juga menegaskan bahwa tujuan dari program ini bukan sekadar bantuan rutin, tetapi untuk mendorong desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Dia bahkan menyinggung beberapa desa di Bali yang telah mampu menghasilkan pendapatan hingga Rp15 miliar per tahun.

“Kita sudah sering beri anggaran tiap tahun, tapi kalau pendapatan asli desa masih rendah, berarti kita belum maksimal. Kita harus ubah itu. Saya ingin desa punya penghasilan dari pengelolaan potensi, bukan hanya tunggu dana transferan,” tegasnya.

Irwan juga menyinggung potensi pasar lokal yang belum tergarap maksimal, seperti kebutuhan telur dan ayam potong yang selama ini masih didatangkan dari luar daerah.

“Berdasarkan data Dapodik, ada 75 ribu anak yang butuh makan setiap hari. Itu artinya, ada kebutuhan minimal 75 ribu butir telur per hari. Bayangkan jika itu bisa dipasok dari desa-desa kita sendiri, berapa besar potensi ekonominya?” tandasnya.

Dengan peluncuran awal di 33 desa, Irwan berharap program BKK Rp2 miliar ini bisa jadi tonggak perubahan arah pembangunan desa di Luwu Timur—dari desa penerima bantuan, menjadi desa penghasil pendapatan. (Cl/Red)