Luwu Timur, potretlutim.com — Sejarah rupanya punya cara sendiri untuk bercanda. Dua puluh tahun lalu, Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma, menandatangani nota kompensasi lahan dari PT Inco (kini PT Vale Indonesia).

Dua dekade kemudian, beliau hadir lagi, kali ini bukan sebagai penandatangan, tapi sebagai pengkritik hasil dari tanda tangannya sendiri.

Dalam diskusi The Sawerigading Institute (TSI) di kantor Harian Fajar, Jumat (31/10/2025), Andi Hatta menyerukan agar pemerintah membuka dialog publik soal pengelolaan lahan kawasan industri.

Seruannya terdengar manis, seperti lagu lama yang dinyanyikan ulang dengan lirik baru.

Sayangnya, arsip tahun 2006 masih hidup dan punya daya ingat lebih baik dari manusia.

Di dalamnya tertulis jelas: lahan kompensasi dari proyek PLTA Karebbe itu diterima Pemkab Luwu Timur dan ditandatangani oleh, ya… Bupati Andi Hatta sendiri.

Waktu bergulir, para penerusnya pun melanjutkan jejak tinta tersebut. Tahun 2022, Bupati Budiman menetapkan kawasan itu sebagai Kawasan Industri Luwu Timur lewat SK Nomor 248/D-06/VII/2022.

Setahun kemudian, pusat memberi restu dengan memasukkannya dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dan kini, di era Bupati Irwan Bachri Syam, lahan itu disewakan ke PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP).

Jadi kalau ditarik garis waktu, proyek ini bukan sulap bukan sihir. Hanya buah dari pohon kebijakan yang ditanam hampir dua dekade lalu, dan kini tengah berbuah polemik.

“Lucu juga, yang dulu tanda tangan pondasinya, sekarang heran siapa bangun atapnya,” celetuk Alpian, mantan anggota DPRD Luwu Timur, sambil tersenyum getir, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, alih-alih mempertanyakan legalitas yang berawal dari tangannya sendiri, sebaiknya Andi Hatta ikut menjelaskan sejarah administratif lahan itu agar publik paham konteksnya.

“Kalau mau transparan, mulai dari cermin dulu. Jangan pura-pura baru tahu ada pintu di rumah yang kita bangun sendiri,” sindirnya.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memastikan semua proses pengelolaan lahan industri dilakukan terbuka, sesuai aturan, dan diawasi lembaga terkait.

Tapi publik tentu punya hak tersendiri untuk menikmati drama nostalgia politik lokal, lengkap dengan bumbu satire dan ironi masa lalu.

Sejarah, tampaknya, tidak hanya ditulis oleh pemenang, tapi juga sering ditertawakan oleh penandatangan yang lupa pernah menulisnya. (Red)