Sorowako, potretlutim.com  — Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Tambang Blok Sorowako milik PT Vale Indonesia Tbk, Jumat (13/6/2025).

Dalam lawatannya, ia menyoroti pentingnya praktik pertambangan yang bertanggung jawab (responsible mining) dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pendekatan jalan tengah dalam penyelesaian konflik lahan antara perusahaan dan warga.

Kunjungan ini turut dihadiri Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Komisaris Mind ID Grace Natalie, Plt CEO PT Vale Bernadus Irmanto, Wabup Luwu Timur Puspawati Husler, serta jajaran pejabat Pemprov Sulawesi Selatan dan DPRD Luwu Timur.

“Saya sudah lama mendengar kabar baik tentang best practices dari PT Vale dalam menjalankan tambang yang memperhatikan keberlanjutan. Ini bisa menjadi contoh nasional,” ujar Raja Juli.

Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan kompromi dalam mengelola sumber daya alam, terutama dalam konflik lahan.

“Kita harus keluar dari cara berpikir ekstrem: pembangunan tanpa batas versus perlindungan lingkungan tanpa toleransi. Kita butuh jalur tengah, second best option yang saling menguntungkan,” tegasnya.

Raja Juli juga menekankan bahwa kawasan hutan bukanlah warisan yang boleh dihabiskan, melainkan titipan bagi generasi masa depan.

Dia mengapresiasi upaya reklamasi lahan yang ditunjukkan PT Vale, yang menurutnya sudah mampu menyerupai hutan alam dari segi visual.

Dalam kunjungan ini, Menteri Kehutanan juga menyampaikan komitmen untuk mendorong revisi kebijakan di tingkat nasional agar praktik terbaik PT Vale bisa menjadi standar baru bagi perusahaan tambang lainnya.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam mengungkapkan bahwa 70 persen wilayah kabupaten ini masuk kawasan hutan, termasuk lahan-lahan potensial untuk cetak sawah.

Ia berharap dukungan Kementerian Kehutanan untuk membuka ruang dialog tentang kemungkinan pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas untuk pertanian produktif.

“Kami ingin investasi masuk, tapi harus mematuhi undang-undang dan menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan,” tegas Irwan.

Persoalan konflik agraria di kawasan Tanah Malia juga disinggung dalam pertemuan ini. Raja Juli menyebut pentingnya dialog terbuka dengan warga, identifikasi tokoh representatif, serta penyusunan skema negosiasi seperti penyediaan lahan pengganti dan kompensasi wajar sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Kunjungan ini diakhiri dengan penegasan Menteri Raja Juli bahwa setiap kunjungan kerja harus melahirkan tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar seremoni.

“Saya minta tidak ada kunjungan yang mubazir. Harus ada perubahan struktural yang dihasilkan,” pungkasnya. (Cl/Red)