potretlutim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Pembentukan Pansus ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Kamis (12/06/2025), bersamaan dengan agenda mendengarkan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Perda Tahun 2025.

Keanggotaan Pansus dibentuk berdasarkan usulan dari lima fraksi yang ada di DPRD Luwu Timur, dengan susunan sebagai berikut:

Koordinator:

Ir. Hj. Harisah Suharjo (Pimpinan DPRD)

Pimpinan Pansus:

Ketua: Ir. Alamsyah (Fraksi PAN)

Wakil Ketua: Harisal, S.Si (Fraksi PDI Perjuangan)

Sekretaris: Aprianto, S.Kep (Fraksi Nasdem)

Anggota:

1. Muhammad Nur, SH (Fraksi PDI Perjuangan)

2. Harisal, S.Si (Fraksi PDI Perjuangan)

3. Erick Estrada S, S.Pd (Fraksi PDI Perjuangan)

4. Suwati (Fraksi Nasdem)

5. Dwi Heryanto, SH (Fraksi Nasdem)

6. H.M. Sarkawi H.S., S.Ag., M.Si (Fraksi GPR)

7. Aripin, S.Ag., M.H (Fraksi Golkar)

8. Abdul Halim, S.Kom (Fraksi PAN)

Ketua Pansus, Ir. Alamsyah, menyampaikan bahwa Pansus akan segera mulai bekerja dengan menjadwalkan pertemuan bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pada pekan depan.

Pansus juga akan berdiskusi dengan tenaga ahli guna menyusun rekomendasi yang bertujuan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah.

“Langkah ini merupakan bentuk nyata pengawasan DPRD terhadap tata kelola pemerintahan. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efektif, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Alamsyah.

Dengan terbentuknya Pansus LHP BPK RI ini, DPRD Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. (Cl/Red)